tag:refnusa.dev,2026-09-23:changelog 2026-10-14T00:00:00+07:00 Refnusa tag:refnusa.dev,2026-10-14:food_prices/df44f99c12 2026-10-14T00:00:00+07:00

Snapshot harian terbaru kini jadi bawaan: get_food_prices_latest tanpa parameter market mengembalikan satu baris per provinsi dan komoditas, yaitu harga pasar tradisional bila ada dan pasar modern bila tidak, dan tiap baris menyebut pasarnya. Isi parameter market untuk satu pasar saja. Dasar: PIHPS Nasional, Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Berlaku sejak 14 Oktober 2026.

tag:refnusa.dev,2026-10-14:ump_history/b0a3e03244 2026-10-14T00:00:00+07:00

Menambah UMP 2017 untuk 34 provinsi, dan Jawa Barat 2016 (1.312.355; angka 2.250.000 sebelumnya salah salin dan sudah dihapus dari daftar yang dibuang). BPS mencetak satu angka per tahun tanpa tanggal berlaku. Buku tahunan mencetak Riau 2016 sebesar 2.093.970; riwayat tetap memakai 2.095.000 dari tabel web BPS. Dasar: BPS, Statistik Indonesia 2018, Tabel 3.2.23, hlm. 129. Berlaku sejak 1 Januari 2017.

tag:refnusa.dev,2026-10-14:bps_stats/a924c0bf26 2026-10-14T00:00:00+07:00

Menambah poverty_rate dan poverty_count untuk 2026-03 (masing-masing 39 baris: 38 provinsi dan baris nasional 00) dari WebAPI BPS. Sebelum dimuat, setiap periode yang dimiliki API dan tabel tersimpan kami dibandingkan untuk 11 indikator (lebih dari 1.000 nilai provinsi): semuanya cocok dalam batas pembulatan kecuali hdi_province 2024, yang deret API-nya (metode baru, sejalan dengan basis kabupaten/kota) berbeda dari tabel provinsi tersimpan, jadi tidak dimuat. Tidak ada indikator lain dengan periode lebih baru. hdi_regency (var 413 mengembalikan baris provinsi), income_informal_net (var 2465 hanya pekerja mandiri), population_census, dan population_projection tidak dimuat. Dasar: Badan Pusat Statistik WebAPI, variables 192 (Persentase Penduduk Miskin) and 185 (Jumlah Penduduk Miskin), Semester 1 (Maret) 2026, total column. Berlaku sejak 14 Oktober 2026.

tag:refnusa.dev,2026-10-14:food_prices/2c65540cd2 2026-10-14T00:00:00+07:00

Menambah snapshot hari pengamatan terbaru (14 Oktober 2026): 31 kode komoditas di pasar tradisional dan modern beserta rata-rata nasional PIHPS, 1.431 baris. Pasar tradisional melapor untuk 12 sampai 13 provinsi per jenis dan pasar modern untuk 26 sampai 34 (satu jenis, minyak goreng curah 9_17, untuk 5), jadi cakupan berbeda menurut pasar. Deret bulanan 10 kelompok di pasar tradisional tidak berubah. Dasar: PIHPS Nasional (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis), Bank Indonesia: GetGridData1, 10 commodity groups and 21 items, traditional and modern markets. Berlaku sejak 14 Oktober 2026.

tag:refnusa.dev,2026-10-14:wages_umk/6c678ec436 2026-10-14T00:00:00+07:00

Riwayat: 173 baris UMK kabupaten/kota tambahan dari portal data terbuka daerah di situs .go.id: Kalimantan Barat 2019 (14), 2022 (13), dan 2025 (14), Banten 2020 sampai 2024 (40), Sumatera Selatan 2024 (7 dari 17), Penajam Paser Utara 2007 sampai 2025 (18), Berau 2019 sampai 2025 (7), Kutai Barat 2021 sampai 2025 (5), Kutai Timur 2022 sampai 2025 (4), Samarinda 2020 sampai 2025 (6), Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Wonosobo, Purworejo, Temanggung, dan Kebumen 2014 sampai 2020 (42), Kota Tegal 2021 (1; 2022 dan 2023 sama dengan baris keputusan Jawa Tengah), Rembang 2010 dan 2019 (2). Angka Banten adalah pembulatan rupiah penuh BPS, jadi selisih Rp1 antartahun tampil sebagai tidak berubah. Hanya baris Kalbar 2019 dan 2022 yang memuat nomor keputusan; sisanya menyebut instansi penerbit dan tahunnya, dan baris itu mengatakannya. Tidak dimuat: Sekadau 2022 (angka dengan tiga desimal), sel nol Sumsel, PPU 2008 (di bawah UMP), satu angka Kutai Barat 2023 yang berbeda dari tiga berkas lain, tabel portal Jawa Timur (228 baris; label 2023-2025 bergeser satu tahun sehingga tabelnya tidak memuat 2023 yang sebenarnya), tabel portal Kota Banjar dan Bandung Barat (label tahunnya bergeser satu tahun dari keputusan), Kalimantan Tengah 2020 (14 baris; label tahun belum terkonfirmasi), dan dataset Aceh (tidak ada UMK yang dapat dipakai). Dasar: Portal Satu Data tables of Kalimantan Barat (Keputusan Gubernur numbers per row for 2019 and 2022), Banten (BPS table 3.2.25), Sumatera Selatan, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Paser Utara and Samarinda. Berlaku sejak 14 Oktober 2026.

tag:refnusa.dev,2026-10-14:wages_umk/eb2b9c4980 2026-10-14T00:00:00+07:00

Menambah lima kabupaten/kota Bengkulu yang tercantum di keputusan K.647 untuk 2026 (Mukomuko, Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Rejang Lebong; kini 128 baris), dibaca dari pindaian keputusan di data.bengkuluprov.go.id. Keputusan UMP K.646 (Rp2.827.250,90) dibaca ulang dari pindaiannya: nomor dan angkanya terkonfirmasi. Dasar: Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor K.647.DKKTRANS Tahun 2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2026. Berlaku sejak 1 Januari 2026.

tag:refnusa.dev,2026-10-14:food_prices/snapshot 2026-10-14T00:00:00+07:00

Harga pangan pokok per provinsi dari PIHPS Nasional diambil pada 14 Oktober 2026; hari pengamatan terbaru 14 Oktober 2026.

tag:refnusa.dev,2026-10-12:zakat/98dc096622 2026-10-12T00:00:00+07:00

SK Ketua BAZNAS 15/2026 (nisab zakat penghasilan dan jasa) bertanggal 21 Februari 2026 menurut halaman berita BAZNAS; tanggal itu dicantumkan pada barisnya. Tanggal SK 14/2026 (zakat fitrah) tidak terbit pada halaman yang kami baca, jadi barisnya hanya mencantumkan tahun. Dasar: Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026. Berlaku sejak 21 Februari 2026.

tag:refnusa.dev,2026-10-12:ojol_tariffs/c68b3a5ec7 2026-10-12T00:00:00+07:00

Memeriksa Permenhub PM 1/2026: aturan itu menetapkan standar perizinan sektor transportasi dan tidak mengubah tiga tarif zona KP 667/2022. Catatan sebelumnya bahwa tabel ini mungkin sudah digantikan dihapus. Dasar: Permenhub PM 1/2026 (JDIH Kemenhub), checked against KP 667/2022. Berlaku sejak 12 Oktober 2026.

tag:refnusa.dev,2026-10-12:wages_ump/86d46b4a1c 2026-10-12T00:00:00+07:00

Cakupan 2026 kini 38 dari 38 provinsi: 29 dari keputusan gubernur dan 9 dari tabel BPS. get_ump_history tanpa province_code kini menampilkan semua provinsi dan tahun dalam satu respons (sekitar 1.000 baris), menggantikan 30 panggilan untuk satu grafik atau analisis. Dasar: Keputusan Gubernur per province (2026); BPS table 2824 for nine provinces without a decree on file. Berlaku sejak 12 Oktober 2026.

tag:refnusa.dev,2026-10-12:bpjs_rates/a49cf67b5e 2026-10-12T00:00:00+07:00

Menambah batas upah JP 2026, Rp10.547.400 per bulan, pada baris JP. Artikel situs yang sama (18913) menulis Rp10.547.000, selisih Rp400; yang ditampilkan halaman penerima upah. Status dataset kini termuat. Dasar: bpjsketenagakerjaan.go.id penerima-upah page (JP maximum wage, 2026). Berlaku sejak 12 Oktober 2026.

tag:refnusa.dev,2026-10-12:calc/8edcc48d86 2026-10-12T00:00:00+07:00

Kalkulator gaji bersih baru: GET /v1/calc/net-salary (MCP calculate_net_salary) dan tiga kalkulator di peramban (gaji bersih, PPh 21, BPJS). Kalkulator hanya membaca baris TER, PTKP, BPJS, dan UMK yang sudah termuat, dan menyebut keputusan sumbernya pada setiap baris. Batas upah JP bawaannya Rp10.547.400 untuk 2026 dan bisa diganti. Dasar: PP 58/2023 and PMK 168/2023 (PPh 21 TER), PP 44/2015, PP 45/2015, PP 46/2015, PP 6/2025 and Perpres 64/2020 (BPJS), PMK 101/PMK.010/2016 (PTKP). Berlaku sejak 12 Oktober 2026.

tag:refnusa.dev,2026-10-12:stats/226e6f5ddb 2026-10-12T00:00:00+07:00

Menambah 16 indikator regional dari tabel BPS yang tersimpan (12.464 nilai): TPT 1986-2026, tingkat dan jumlah penduduk miskin 2015-2025, garis kemiskinan 2013-2026, IPM provinsi 2012-2025 dan kabupaten/kota 2014-2024, upah karyawan, pendapatan informal, penduduk, PDRB per kapita 2010-2025, dan angka harapan hidup 2010-2024. Tiga rute: daftar indikator, semua wilayah untuk satu periode, dan satu wilayah dari waktu ke waktu. Dasar: Badan Pusat Statistik, statistics tables (unemployment, poverty, poverty line, HDI, wages, population, GRDP per capita, life expectancy). Berlaku sejak 12 Oktober 2026.

tag:refnusa.dev,2026-10-12:food_prices/1fe0a076cd 2026-10-12T00:00:00+07:00

get_food_prices_latest menerima parameter month (YYYY-MM) untuk menampilkan bulan itu bagi setiap provinsi. Dasar: PIHPS Nasional, Bank Indonesia. Berlaku sejak 1 Oktober 2026.

tag:refnusa.dev,2026-10-12:tax_rates/b0c56a954b 2026-10-12T00:00:00+07:00

Baris PPN kini mengutip PDF PMK (Pasal 2 ayat 2, Pasal 3 ayat 2 dan 3), bukan ringkasan JDIH. Dasar: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Berlaku sejak 1 Januari 2025.

tag:refnusa.dev,2026-10-12:wages_umk/7aba4f5dd2 2026-10-12T00:00:00+07:00

Baris UMK Bali 2024 kini mengutip keputusannya langsung (ditetapkan 28 November 2023). get_umk tanpa regency_code menampilkan semua kabupaten/kota pada tahun itu dalam satu respons. Dasar: Keputusan Gubernur Bali Nomor 999/03-M/HK/2023. Berlaku sejak 1 Januari 2024.

tag:refnusa.dev,2026-10-12:wages_ump/cf41b3648f 2026-10-12T00:00:00+07:00

UMP Kalimantan Utara 2026 dikoreksi menjadi Rp3.775.243 (BPS); halaman web provinsi menulis Rp3.755.243, yang kami anggap salah ketik. Dasar: BPS table 2824 (2026); SK Gubernur Kalimantan Utara 100.3.3.1/698/2025. Berlaku sejak 1 Januari 2026.

tag:refnusa.dev,2026-10-12:food_prices/9b46871845 2026-10-12T00:00:00+07:00

Menambah harga pangan pokok per provinsi: 10 komoditas, 34 provinsi, potret bulanan dari Mei 2017 sampai Oktober 2026 (33.210 baris). Tiap titik adalah harga pada hari pertama bulan yang punya data, bukan rata-rata bulanan. Dasar: PIHPS Nasional, Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan), GetGridData1 grid, commodities 1 to 10, priceType traditional market. Berlaku sejak Oktober 2026.

tag:refnusa.dev,2026-10-12:het_prices/76c21eba1c 2026-10-12T00:00:00+07:00

Menambah HET beras (medium dan premium, 8 wilayah) dan HET LPG 3 kg Jawa Timur (Rp18.000). Dasar: Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024; Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/801/KPTS/013/2024. Berlaku sejak 24 Desember 2024.

tag:refnusa.dev,2026-10-12:zakat/c743706745 2026-10-12T00:00:00+07:00

Menambah zakat fitrah 2026 (Rp50.000 per jiwa) dan nisab zakat penghasilan dan jasa (Rp7.640.144 per bulan) beserta tarif 2,5 persen. Dasar: SK Ketua BAZNAS Nomor 14 Tahun 2026 dan Nomor 15 Tahun 2026. Berlaku sejak 21 Februari 2026.

tag:refnusa.dev,2026-10-12:ojol_tariffs/16206c7115 2026-10-12T00:00:00+07:00

Menambah tiga tarif zona ojek online roda dua (batas per km dan tarif minimum). Keputusan Kemenhub 2026 belum ditemukan; tabel ini mungkin sudah digantikan. Dasar: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022, Lampiran II. Berlaku sejak 7 September 2022.

tag:refnusa.dev,2026-10-12:tax_rates/fca0588dac 2026-10-12T00:00:00+07:00

Menambah PPN 12% dengan aturan DPP 11/12, tarif bea meterai Rp10.000 dengan batas Rp5.000.000, dan tabel cukai hasil tembakau dalam negeri 2025 (20 baris). Dasar: PMK 131/2024 (PPN), UU 10/2020 (Bea Meterai), PMK 97/2024 Lampiran I (cukai hasil tembakau). Berlaku sejak 1 Januari 2025.

tag:refnusa.dev,2026-10-12:kbli/990b6f7e47 2026-10-12T00:00:00+07:00

Menambah KBLI 2020: 2.710 entri di lima tingkat (21 kategori, 88 golongan pokok, 245 golongan, 567 subgolongan, 1.789 kelompok), lengkap dengan uraian dan induk, diurai dari PDF BPS dan dicocokkan dengan PDF itu. Dasar: Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang KBLI 2020. Berlaku sejak 24 September 2020.

tag:refnusa.dev,2026-10-12:wages_umk/2ed7e85578 2026-10-12T00:00:00+07:00

Riwayat: 311 baris UMK kabupaten/kota untuk tahun-tahun sebelumnya (Jawa Barat 2023 sampai 2025, Jawa Tengah 2022 sampai 2025, Jawa Timur 2024 dan 2025, Riau 2024, Bali 2024), masing-masing ditelusuri ke PDF keputusan di situs .go.id. get_umk dan /v1/wages/umk menerima parameter year; /v1/wages/umk/history dan alat MCP get_umk_history yang baru menampilkan semua tahun untuk satu wilayah. Dasar: Keputusan Gubernur of Jawa Barat (Nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022, 804-Kesra/2023, 798-Kesra/2024), Jawa Tengah (561/39 Tahun 2021, 561/54 Tahun 2022, 561/57 Tahun 2023, 561/45 Tahun 2024), Jawa Timur (188/656/KPTS/013/2023, 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024), Riau (Kpts.7618/XI/2023) and Bali (999/03-M/HK/2023 as quoted in a Disnaker notice). Berlaku sejak 1 Januari 2025.

tag:refnusa.dev,2026-10-12:wages_ump/4411cd05c7 2026-10-12T00:00:00+07:00

Riwayat: UMP setiap tahun dari 1997 sampai 2026 kecuali 2017, yang belum tercakup tabel mana pun saat itu (908 baris dari BPS, ditambah baris keputusan 2026; 2017 ditambahkan kemudian, lihat catatan 14 Oktober 2026). get_ump dan /v1/wages/ump menerima parameter year (bawaannya tahun terbaru); /v1/wages/ump/history dan alat MCP get_ump_history yang baru menampilkan semua tahun untuk satu provinsi. Sembilan provinsi tanpa keputusan 2026 kini memakai angka BPS 2026. Baris yang diisi BPS sebelum suatu provinsi ada tidak dimuat, begitu juga Jawa Barat 2016 dan Papua Barat Daya 2024 yang tidak lolos pemeriksaan. Dasar: BPS table 220 (Upah Minimum Regional/Propinsi) for 1997 to 2020 and BPS table 2824 (Upah Minimum Provinsi per Bulan menurut Provinsi) for 2021 to 2026; the NTT 2022 to 2025 rows and the Jawa Tengah 2023 row agree with the provincial decrees checked.. Berlaku sejak 1 Januari 2026.

tag:refnusa.dev,2026-10-12:wages_ump/34523a8643 2026-10-12T00:00:00+07:00

Menambah UMP Maluku Utara (82) 2026 sebesar Rp3.510.240 dari halaman KPPN Ternate, Kemenkeu, yang menyebut keputusannya. Baris 72, 73, dan 74 dicek ulang terhadap keputusan yang tersimpan dan tidak berubah. Dasar: Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 524/KPTS/MU/2025 tentang Penetapan Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Maluku Utara Tahun 2026. Berlaku sejak 1 Januari 2026.

tag:refnusa.dev,2026-10-12:wages_umk/4c8abecd1d 2026-10-12T00:00:00+07:00

Cakupan nasional: menambah 114 kabupaten/kota untuk 2026 (kini 123 baris) dari keputusan gubernur: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Lampung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, ditambah baris Sumatera Utara yang sudah ada. Wilayah tanpa UMK yang terkonfirmasi pada dokumen resmi tidak dimuat. Dasar: Keputusan Gubernur per province on the 2026 UMK (Pengumuman Gubernur for Kalimantan Timur); data/umk-2026.json names each kabupaten/kota's own instrument.. Berlaku sejak 1 Januari 2026.

tag:refnusa.dev,2026-10-12:passport_fees/45b1691233 2026-10-12T00:00:00+07:00

Menambah tarif PNBP Imigrasi untuk paspor (biasa 5 dan 10 tahun, elektronik dan nonelektronik, SPLP, layanan di hari yang sama) dan visa kunjungan (sekali dan beberapa kali perjalanan), dibaca dari PDF di BPK. Dasar: Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024, Lampiran III (Pelayanan Keimigrasian). Berlaku sejak 17 Desember 2024.

tag:refnusa.dev,2026-10-12:fuel_prices/07cda16fb4 2026-10-12T00:00:00+07:00

Menambah harga BBM bersubsidi dan penugasan khusus: Solar Rp6.800, RON 90 Rp10.000, dan minyak tanah Rp2.500 per liter. BBM nonsubsidi tidak dimuat karena tanggal berlaku pada tabel terbitannya tidak dapat dipercaya. Dasar: Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 (as printed on the ESDM Migas page). Berlaku sejak 3 September 2022.

tag:refnusa.dev,2026-10-12:bank_codes/d4bdf4c9a3 2026-10-12T00:00:00+07:00

Menambah 105 kode bank (Sandi Bank) dari lembar 1 buku kerja kantor pusat OJK. Lembar 2 pada berkas yang sama memuat kode 213 dengan nama lain; yang dipakai lembar 1, dan barisnya menyebutkannya. Dasar: OJK, List of Commercial Banks and Sharia Banks Head Offices - June 2026 (sheet Daftar Bank Umum). Berlaku sejak Juni 2026.

tag:refnusa.dev,2026-10-12:bpjs_rates/bb131eed8a 2026-10-12T00:00:00+07:00

Menambah tarif iuran BPJS: JHT, JP, pita JKK (rekomposisi PP 6/2025, dengan pita PP 44/2015 sebagai riwayat), JKM, JKP, dan BPJS Kesehatan 5% dengan batas Rp12.000.000. Batas upah JP 2026 belum dimuat karena belum ada keputusan yang menyebutnya. Dasar: PP 46/2015, PP 45/2015, PP 44/2015, PP 6/2025, Perpres 64/2020 (cap restated by Perpres 59/2024). Berlaku sejak 7 Februari 2025.

tag:refnusa.dev,2026-10-11:wages_ump/3a860e4b28 2026-10-11T00:00:00+07:00

Menambah UMP 2026 Gorontalo (75) dari SK Gubernur No.434/34/XII/2025: 28 dari 38 provinsi kini termuat. 10 lainnya belum ada sumbernya. Dasar: SK Gubernur No.434/34/XII/2025 tentang penetapan Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2026. Berlaku sejak 1 Januari 2026.

tag:refnusa.dev,2026-09-24:wages_umk/d4c498d4eb 2026-09-24T00:00:00+07:00

Memuat UMK 2026 tahap awal untuk 9 dari 10 kabupaten/kota industri besar (Medan, Kabupaten Bogor, Karawang, Kabupaten Bekasi, Bandung, Kota Bekasi, Depok, Semarang, Surabaya), masing-masing dari keputusan gubernur. Kota Makassar belum ada sumbernya. Dasar: Keputusan Gubernur per province on the 2026 UMK; data/umk-2026.json names each kabupaten/kota's own decree.. Berlaku sejak 1 Januari 2026.

tag:refnusa.dev,2026-09-24:wages_ump/9609b7213c 2026-09-24T00:00:00+07:00

Menambah UMP 2026 untuk delapan provinsi lagi (12, 14, 16, 35, 53, 63, 72, 74), masing-masing dari keputusan gubernurnya: 27 dari 38 provinsi kini termuat. 11 lainnya belum ada sumbernya. Dasar: Keputusan Gubernur per province for 2026; data/ump-2026.json names each province's own decree.. Berlaku sejak 1 Januari 2026.

tag:refnusa.dev,2026-09-24:wilayah/625c1d8d16 2026-09-24T00:00:00+07:00

Validator NIK kini mengutip PP 40/2019 Pasal 31 ayat (1) untuk susunan digitnya. Dasar: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 31 ayat (1). Berlaku sejak 24 Mei 2019.

tag:refnusa.dev,2026-09-24:plate_prefixes/dedd0a9abf 2026-09-24T00:00:00+07:00

Memuat awalan pelat nomor kendaraan untuk 57 wilayah dari lampiran Perpol; catatan menandai bahwa awalan Papua dibuat sebelum pemekaran provinsi 2022. Dasar: Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Lampiran huruf A (Penentuan kode wilayah berdasarkan wilayah Regident Ranmor). Berlaku sejak 5 Mei 2021.

tag:refnusa.dev,2026-09-24:wages_ump/f34fb60f27 2026-09-24T00:00:00+07:00

Memuat UMP (upah minimum provinsi) 2026 untuk 19 dari 38 provinsi, masing-masing dari keputusan gubernurnya; 19 provinsi lain belum kami temukan sumbernya. Dasar: Keputusan Gubernur per province for 2026 (a Pengumuman Gubernur for Kalimantan Timur); data/ump-2026.json names each province's own decree.. Berlaku sejak 1 Januari 2026.

tag:refnusa.dev,2026-09-24:tax_pph21_ter/a8d7614558 2026-09-24T00:00:00+07:00

Memuat tabel tarif efektif bulanan PPh 21 (TER): 44 lapisan untuk kategori A, 40 untuk B, dan 41 untuk C, tarif tertinggi 34 persen di tiap kategori. Dasar: Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, Lampiran huruf A, B, dan C (Tarif Efektif Bulanan). Berlaku sejak 1 Januari 2024.

tag:refnusa.dev,2026-09-24:tax_ptkp/604f5434c7 2026-09-24T00:00:00+07:00

Memuat PTKP (penghasilan tidak kena pajak) tahunan untuk 12 status wajib pajak: TK/0 sampai TK/3, K/0 sampai K/3, dan K/I/0 sampai K/I/3. Dasar: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berlaku sejak 1 Januari 2016.

tag:refnusa.dev,2026-09-24:prayer_times/03bc5b9f5e 2026-09-24T00:00:00+07:00

Memuat metode hitung waktu salat (hisab Refnusa v1): hisab posisi matahari yang menghitung Subuh, Terbit, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya pada setiap permintaan dari koordinat dan selisih UTC tiap kabupaten/kota. Dibandingkan dengan jadwal salat Bimas Islam untuk Kota Jakarta pada enam tanggal di Februari dan Maret 2026; selisihnya selalu di bawah 1 menit. Dasar: Subuh at 20 degrees as stated by the Dirjen Bimas Islam, Kementerian Agama (kemenag.go.id, 2020-12-21). Isya at 18 degrees, Ashar at shadow ratio 1 and ihtiyat 2 minutes are labelled estimates commonly published for Indonesia. Checked against the Bimas Islam jadwal shalat for Kota Jakarta: within 1 minute on six dates in February and March 2026.. Berlaku sejak 23 September 2026.

tag:refnusa.dev,2026-09-24:postal_codes/361068e349 2026-09-24T00:00:00+07:00

Memuat kode pos untuk 83.762 kelurahan dan desa, dicocokkan dengan tabel wilayah lewat kode. Dasar: cahyadsn/wilayah_kodepos json/wilayah_kodepos.json, commit ba84971, MIT. Berlaku sejak 17 Juli 2026.

tag:refnusa.dev,2026-09-24:wilayah/71ae9db8d0 2026-09-24T00:00:00+07:00

Memuat kode wilayah administrasi Kemendagri: 91.599 wilayah (38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.285 kecamatan, 83.762 kelurahan/desa), lengkap dengan koordinat dan selisih zona waktu UTC untuk provinsi dan kabupaten/kota dari cahyadsn/wilayah db/wilayah_level_1_2.sql. Dasar: Kepmendagri No 300.2.2-2138 Tahun 2025 as stated in the header of cahyadsn/wilayah db/wilayah.sql (the repository README cites No 300.2.2-2430 Tahun 2025), commit 55a496d, MIT. Berlaku sejak 13 Februari 2026.

tag:refnusa.dev,2026-09-23:holidays/b1f9479a3c 2026-09-23T00:00:00+07:00

Memuat hari libur nasional dan cuti bersama 2027 dari SKB tiga menteri. Dasar: Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1205 Tahun 2026, Nomor 3 Tahun 2026, dan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2027. Berlaku sejak 15 September 2026.

tag:refnusa.dev,2026-09-23:holidays/388d88e7b7 2026-09-23T00:00:00+07:00

Memuat hari libur nasional dan cuti bersama 2026 dari SKB tiga menteri. Dasar: Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026. Berlaku sejak 19 September 2025.